Koran Australia Sebut Gereja KINGMI Dukung Papua Merdeka?

Koran Australia Sebut Gereja KINGMI Dukung Papua Merdeka?

JAYAPURA—Pihak Gereja KINGMI di Tanah Papua merasa keberatan atas adanya pemberitaan sebuah surat kabar di Australia edisi Kamis (7/7) yang menuding  Gereja KINGMI di Tanah Papua memanfaatkan bantuan dana Otsus dari Pemerintah Provinsi Papua untuk membiayai persiapan kemerdekaan bangsa Papua Barat terlepas dari NKRI. Menariknya, karena pihak Sinode KINGMI menyebut-nyebut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu, sebagai sumber pernyataan tersebut. Namun sayangnya, pihak Sinode KINGMI tak menjelaskan secara detail kronologis berita yang dimuat surat kabar yang terbit Kamis (7/7) itu.  Atas kejadian itu, pihak KINGMI meminta Pangdam bertanggungjawab atas pernyatan nya itu. Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai S.IP didampingi Anggota Ignasius W Mimin Amd.IP ketika pertemuan bersama Pengurus Sinode KINGMI di Tanah Papua diruang Komisi A DPR Papua, Jumat (15/7.  Sementara itu, Pangdam Erfi Triassunu yang dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya,  Jumat (15/7) terkait desakan agar pihaknya bertanggungjawab atas pernyataannya terkait dugaan  Gereja KINGMI di Tanah Papua separatis membantah. Dikatakan, dirinya  tak pernah mengatakan hal tersebut. Tapi hanya  menginginkan agar konflik yang terjadi tak dimanfaatkan pihak ketiga yang dapat mengusik Papua tanah damai. Menurut Pangdam, pihaknya sering diminta untuk memberikan  jaminan keamanan kepada pengurus gereja yang dilanda konflik internal. Tapi  pihaknya justru menyampaikan kepada Gubernur untuk mengambil peran  menyelesaikan konflik tersebut. Pasalnya, lembaga TNI  tak memiliki peran untuk menyelesaikan konflik gereja, tapi apabila diminta untuk menyampaikan himbauan untuk ketenteraman dan kedamaian, maka pihaknya selalu bersedia memberikan dukungan. “Institusi TNI tak melaksanakan tugas untuk  menyelesaikan konflik, tapi apabila dibutuhkan pemerintah daerah untuk membantu pihaknya bersedia,” tukasnya.  Ruben Magai mengatakan, pernyataan Pangdam tersebut, untuk mengalihkan sejumlah persoalan besar  di Tanah Papua  yang belum diselesaikan pemerintah Indonesia seperti  korupsi, serta serangkaian aksi penembakan yang terjadi di Tanah Papua. Karena itu, lanjutnya, pihaknya merencanakan memanggil Pangdam untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya yang diduga  menstigmatisasi Gereja KINGMI sebagai pihak yang menggunakan dana Otsus untuk membiayai kemerdekaan bangsa Papua Barat. Sedangkan panggilan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan klarifikasi penggunaan dana Otsus untuk pembinaan keagamaan di Tanah Papua.  Senada dengan itu, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Dr Benny Giay menegaskan, pihaknya menyampaikan keprihatinannya terhadap Pangdam yang telah mengeluarkan suatu dokumen politik yang diduga mengatakan Gereja KINGMI dibentuk untuk membangun gereja suku atau kedaerahan  dalam  rangka mendapatkan uang dari pemerintah untuk mendukung Papua Merdeka. “Kami mendapatkan  bocoran Pangdam menyampaikan hal itu. Setelah kami cek dokumen itu benar. Kami percaya media massa di Australia memuat berita  yang benar,” tukasnya. Sementara itu, Penasehat Hukum Sinode KINGMI di Tanah Papua Benny W Pakage SH MH menandaskan, pihaknya mendesak Pangdam untuk membuktikan dasar hukum  atas pernyataannya tersebut. “Tujuan Pangdam itu apa,” katanya. Sebagai ungkapan penolakan terhadap pernyataan itu, pihaknya merencanakan menggelar aksi unjukrasa sekaligus doa dan ibadah di Halaman Kantor DPR Papua pada Rabu (20/7). (mdc/dee/don/l03)